Diskusi Raker Komwil III Apeksi 2013 di Bogor AIRIN BERHARAP TAHUN POLITIK DISIKAPI DENGAN PEMERINTAHAN YANG TRANSPARAN DAN AKUNTABEL

Setu,

Walikota Tangerang Selatan, Airin Rachmi Diany membuka diskusi rapat kerja Komisariat Wilayah (Komwil) III Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesi (APEKSI)  2013, yang digelar Kamis (18/4) di Hotel Royal, Kota Bogor. Raker Komwil II Apeksi yang diikuti 25 kota dari 5 Provinsi tersebut digelar pada 17-19 April 2013.

Hadir sebagai pembicara dalam diskusi tersebut, Dirjen Kesbangpol Kemendagri, Drs Tanribali Lamo  dengan tema “Peran dan kewajiban Pemda Berdasarkan UU 32 Tahun 2004, Asisten Deputi Pelayanan Publik Sekretariat Presiden, Togar Arifin Silaban dan Walikota Sukabumi, HM. Muslikh Abdussyukur,SH, Msi.

Bagian Humas dan Protokol Sekta Tangsel menjelaskan, dalam kesempatan tersebut Walikota Tangsel, Hj. Airin Rachmi Diany yang menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) ketua Komwil III Apeksi 2013 dalam sambutannya mengatakan, rapar kerja Komwil III Apeksi ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas  kelembagaan pemerintah daerah, advokasi regulasi, kerjasama antar daerah serta menjalin komunikasi antar anggota Apeksi Komwil III.

“Kita sesama anggota Komisariat wilayah III, diharapkan terus saling berkomunikasi, sehingga informasi tentang perkembangan Apeksi dapat diketahui. Dan saat ini kita sudah memiliki website Apeksi sebagai sarana komunikasi,” ujar Airin.

Leih lanjut Airin mengatakan, selain berkomunikasi dengan kota yang tergabung dalam Komwil III, kerjasama dengan kota-kota lain di luar Komwil III, juga harus ditingkatkan sebagai pembanding atau contoh yang dapat diterapkan di daerah masin-masing. Apalagi menghadapi tahun politik, diharapkan pemerintah kota mampu menjadi pemerintah yang transparan dan akuntabel.

Dalam diskusi tersebut Dirjen Kesbangpol Kemendagri, Tanribali Lamo memaparkan peran dan kewajiban pemerintah daerah (Pemda) berdasarkan UU 32 tahun 2004, bahwa keamanan bukan ada pada polisi dan TNI saja, namun juga kewenangan ada di Kepala Daerah. “Setiap Kepala Daerah harus berperan aktif menjelang tahun 2014 sebagai tahun politik”. jelasnya.

Sementara Asisten Deputy Pelayanan Publik Sekretariat Presiden, Togar Arifin Silaban memaparkan tema diskusi dengan tema Transparansi dan Akuntabilitas untuk Mendukung Pemerintah  Daerah yang Demokratis. Togar mengatakan, pemerintah  daerah yang demokratis memiliki ciri-ciri, Walikota terpilih, RPJMD terstruktur kegiatan terukur, akuntabel, transparan dan masyarat puas. Pemerintahan yang akuntabel memiliki ciri hasil yang efisien dan efektif.