Forum Gabungan SKPD 5 ISU STRATEGIS DAN 7 MASALAH POKOK TANGSEL

Setu,

Pelaksanaan forum gabungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) antara Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman (DKPP) dan Dinas Bina Marga Sumber Daya Air (DBMSDA), pada Jumat (15/3) didamping langsung oleh Asisten Administrasi Umum/Asda III, Staf Ahli Bidang Pembangunan dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).

Walikota Tangerang Selatan, Hj. Airin Rachmi Diany dalam sambutannya yang dibacakan oleh Asda III, Nur Slamet menyatakan hingga tahun 2013 ada lima isu stategis dan tujuh masalah pokok di Tangerang Selatan. Lima isu strategis adalah kemiskinan dan pengangguran, sumber daya manusia, perekonomian daerah, inprastruktur dasar dan kawasan perkotaan, serta tata kelola pemerintahan. Sedangkan tujuh masalah pokok adalah tingkat pendidikan belum optimal, pertumbuhan ekonomi belum meningkatkan daya beli, layanan kesehatan masih tergolong mahal, perumahan layak huni belum terjangkau masyarakat luas, jaringan dan kualitas jalan belum mendukung pada fungsi kota, lingkungan perkotaan belum tertata dengan baik, serta pelayanan publik yang belum optimat.

“Forum SKPD/gabungan SKPD merupakan upaya penajaman rencana pembangunan, sehingga betul-betul menjaring kegiatan yang mengarah pada peningkatan kesejahteraan masayarakat. Jangan ada kegiatan yang muncul diluar rencana strategis (Rentra). Rapat Forum SKPD/Gabungan SKPD merupakan rapat koordinasi perencanaan dan menjadi wadah komunikasi usulan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta menjadi umpan balik usulan botton up Musrenbang dengan kebIjakan top down bagi pemangku kepentingan, agar terciptanya sinergitas program/kegiatan tahun 2011-2016”, papar Nur Slamet.

Sementara itu, Kepala Bappeda, Teddy Meiyadi menyampaikan kebijakan umum RPJMD kota Tangsel tahun 2011 – 2016 adalah peningkatan sumber daya manusia secara optimal, peningkatan keterpaduan dan keharmonisan fungsi ruang dan pemanfaatannya yang didukung oleh sistem sarana prasarana kota yang memadai, peningkatan pelayanan dasar bagi masyarakat secara adil dan merata, peningkatan potensi ekonomi lokal dari berbagai sektor kehidupan, dan optimalisasi tata kelola pemerintahan yang baik.

Melalui perwakilan dari Bappeda juga mengingatkan bahwa rencana kerja harus mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah daerah. “Renja harus mengacu pada RPJMD”, tegas Muslih.

A.Ghozali Mukti