Sudah hampir memasuki triwulan tiga berjalannya pelaksanaan kegiatan pembangunan dari APBD 2013 Kota Tangsel,Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) APBD Murni dan APBD Perubahaan Tahun 2012 oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Banten belum juga selesai untuk Kota Tangerang Selatan.
Tim BPK Perwakilan Banten saat di temui untuk konfirmasi di kantor Inspektorat Kota Tangsel,enggan menjawab persoalan lambatnya LHP Kota Tangsel.
Disinggung terkait pernyataan Sekda Kota Tangsel, Dudung E Diredja, yang mengatakan lambatnya LHP karena BPK,tidak satu pun tim BPK yang mau mengklarifikasinya."Nanti aja ya mas." Ujar salah satu anggota tim BPK Sambil buru-buru menghindari wartawan,Rabu (29/05).
Seperti yang dilansir beberapa media sebelumnya,masalah Laporan Hasil Pemeriksaan oleh BPK Perwakilan Banten,Dudung E Diredja,Sekda Kota Tangsel,mengemukakan alasan faktor Utama penyebabnya ada di BPK,karena jumlah personel BPK yang kurang.Dudung berkilah bukan karena proses pembangunan sarana dan prasarana yang terlambat."Bukan itu masalahnya,tapi ada di BPK yang jumlah pegawainya masih kurang sekali," kilahnya.
Menurut Andi Nawawi,Ketua DPC LSM Perkotaan Nusantara Tangsel, adanya indikasi temuan dari hasil audit tim BPK bisa jadi merupakan penyebab lambatnya LHP," lambatnya LHP oleh BPK bukan hanya karena kurang pegawai,mereka sudah sangat profesional dan berpengalaman,kemungkinan ada penyebab dari hasil audit sehingga harus lebih hati-hati atau mungkin ada faktor lainnya,faktor X gitu lah." Ungkapnya,tanpa menjelaskan faktor X nya.
padahal untuk Kabupaten/Kota di Provinsi Banten LHP nya sudah selesai,hanya Kota Serang dan Tangsel yang belum.
Seperti di ketahui Kota Tangsel pada Tahun 2011 dan 2012 mendapatkan Penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan merupakan tanggungjawab Pemkot Tangsel untuk mempertahankanya.(Eko)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar